Mereka juga mengusulkan dilaksanakannya Kepres 121/2000 (pendelegasian wewenang pada Wapres) secara efektif, serta segera diwujudkan pertemuan empat tokoh nasional, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, Wapres Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Pendapat itu dikemukakan para pakar Indech dalam diskusi ‘Week end Forum’ bertema “Alternatif Mengatasi Kebuntuan Politik Demi Tegaknya Demokratisasi di Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.

Salah seorang pendiri Indech, Hasyim Muzadi yang juga Ketua PB NU mengusulkan segera dilakukannya Pemilu untuk memilih anggota DPR yang benar-benar pilihan rakyat. Sebab kenyataannya, anggota DPR yang ada sekarang sama sekali tidak memikirkan nasib rakyat. “Padahal mereka itu wakil rakyat,” ucapnya.

Diskusi terbatas tersebut dihadiri Dewan Pakar Indech Prof.Dr.Arifin P Soeria Admadja SH, dosen Fisip UI Mahrus Irsyam, Dewan Direksi Indech Dr John N Palinggi MM, MBA, Wakil Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Susono Yusuf serta sejumlah aktivis dari beberapa LSM.

Muzadi mengatakan, dengan pelaksanaan Pemilu dipercepat, rakyat bisa berpartisipasi aktif dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Rakyat tidak akan salah pilih lagi dalam menentukan pilihannya pada Pemilu mendatang, ujarnya.

“Mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana tingkah-polah para wakil rakyat yang ada sekarang dan dari partai mana mereka berasal,” ujar Muzadi.

Pendapat senada juga dilontarkan anggota FKB DPR Susono Yusuf. Menurutnya, PKB sejak lama mengusulkan alternatif Pemilu dipercepat. Kalau memang masyarakat menghendaki Pemilu dipercepat, PKB tetap pada pendirian semula, siap mendukung dan melaksanakannya, dan hal itu merupakan alternatif terbaik menghadapi kebuntuan politik akhir-akhir ini, ucapnya.

Pelaksanaan pemilu dipercepat, menurutnya, akan melahirkan anggota DPR baru yang benar-benar pilihan rakyat. Rakyat tidak akan lagi menyalurkan aspirasinya pada partai-partai peserta Pemilu yang sepak terjangnya di DPR hanya memikirakn ambisi untuk merebut kekuasaan.

Pakar hukum ketatanegaraan FH UI, Prof.Dr Jimly As Shidiqi mengatakan, yang paling fleksibel dalam upaya mengatasi kebuntuan politik sekarang adalah mengefektifkan secara optimal pelaksanaan Keppres 121/2000. Jadi Wapres harus bersikap aktif dalam menjalankan pemerintahan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan Keppres 121 itu.

Sementara itu John N Palinggi melihat, Megawati masih “ewuh-pekawuh”. Kalau harus mengambil inisitif menjalankan pemerintahan, apalagi memberantas KKN, itu berarti Megawati harus membersihkan orang-orang Orde Baru yang sekarang bercokol di partainya. “Saya kira ini salah satu kendala yang dihadapi
Megawati,” kata Palinggi yang pengamat politik itu.
http://www.gatra.com/2001-04-18/versi_cetak.php?id=5661

Trend kenaikan jumlah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini, menurut Ketua Panitia Seminar Sehari Peran Tokoh Agama dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Zat Adiktif dan HIV/ AIDS, Farida Sinaga, antara lain disebabkan lemahnya peran institusi keluarga dalam mengasuh/ mendidik anak-anaknya dengan baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, ujarnya, keterbelakangan, ketidaktahuan, kebodohan, dan kemiskinan akibat krisis ekonomi juga turut mempengaruhi pihak-pihak tertentu melakukan eksploitasi untuk ”memasarkan” obat-obatan terlarang.

Seminar sehari yang berlangsung Senin (29/10) menghadirkan pembicara antara lain mantan Ketua Bapepam Marzuki Usman, Ketua Umum DPP Bersama Hadiman, dan Sekretaris Umum Bisma John Palinggi. (ksa)